Program IKLUSI yang dikerjasamakan YLP2EM dengan Yayasan BaKTI di Kota Parepare, menginisiasi suatu kegiatan yang diberi nama Pendalaman Peraturan Walikota Parepare tentang Unit Pelaksana Tekns Daerah Pemberdayaan Perempuan da Anak atau UPTD PPA. Draft Perwali ini sudah melalui konsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM di Makassar. Isinya sudah baik, namu masih terbuka ruang untuk diberikan penguatan untuk lebih diperdalam.
Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember, berlansung di Café Carlos Parepare. Banyak masukan yang disampaikan peserta terhadap isi Draft Perwali ini dan diyakini bisa ditetapkn pada akhir tahun ini oleh Penjabat Walikota, Dr. Ali Akbar.
Ada tiga hal yang dibahas dalam pendalaman Draft Perwali ini yaitu; 1) mengidentifikasi ketentuan mana saja yang perlu diperdalam, 2) menyepakati muatan lokal yang perlu dimuat dalam Draft Perwali tersebut sebagai pembeda dengan UPTD PPA daerah lainnya, dan 3) merumuskan basis argumentasi perlunya Perwali ini.
Pada aspek pendalaman isi Draft Perwali, yang menjadi sorotan adalah bagaimana memposisikan pejabat yang akan ditempatkan nantinya sebagai kepala UPTD PPA adalah pejabat yang memahami dan memilikiperspektif perempuan dan anak seta permasalahan yang terjadi pada bidang yang akan ditanganinya. Demikian halnya pada aspek peluang bagi pihak di luar pemerintahan yang bisa bertindak sebagai mitra untuk mendukung kinerja UPTD PPA.
Pada aspek muatan lokal, dibahas tentang ruang bagi aktivis perempuan dan paralegal untuk memperkuan UPTD PPA. Mengngat kasus kekerasan perempuan dan anak tidak bisa didekati dengan semata-mata pendekatan strktural tetapi juga membutuhkan pendampingan dan edukasi yang tidak diikat oleh jam kerja. Disinilah peran aktivis perempuan dan paralegal untuk menutupi keterbatasan waktu ASN yang diangkat sebagai pengelola UPTD PPA.
Sedangkan pada aspek basis argumentasi apa pentingnya Perwali ini bagi Kota Parepare, yaitu dirumuskan tiga (3) alasan utama yaitu Pembentukan UPTD PPA itu merupakan mandatoris Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada seluruh kabuaten/kota untuk segera membentuk UPTD PPA di daerahnya masing-masing, Selain itu di Kota Parepare, kasus kekerasan perempuan dan anak setiap thun cukup tinggi (di atas 50 an kasusu) per tahun. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kelembagaan UPTD PPA ini, merupakan salah satu persyaratan Kota layak Anak.
Peserta yang diundang selain staf Program INKLUSI, yaitu OPD Terkait yaitu Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) dan Bagian Organisasi. Selain itu hadir pula staf Program INKLUSI dari Yayasan BaKTI yaitu Gufron M. Kurdi dan Muhammad Rivai. Keduanya berada di parepare selama 3 (tiga) hari karena masih ada 2 (dua) kegiatan YLP2EM yang akan dihadirinya pada hari selasa dan rabu, tanggal 22 dan 23 Nopember 2023.
Acara dibuka dan ditutup oleh Ibrahim Fattah, direktur YLP2EM. Pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa Draft Perwali ini dibuat secara kolaboratif, melibatkan OPD Terkait dan staf Program INKLUSI. Kerja kolaborasi itu ke depan harus semakin dikuatkan mengingat masing-masing pihak punya pendekatan yang berbeda untuk menangani suatu masalah yang sedang terjadi.
Penulis : Ibrahim Fattah