Kegiatan Penguatan Kapasitas Forum Media dan Jurnalis di buka oleh Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah yang dihadiri puluhan jurnalis dari berbagai media cetak dan online. Kegiatan dalam bentuk diskusi interaktif yang menghadirkan Aminah, mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Parepare yang difasilitator Eril, Jurnalis senior di Café Karajae Parepare. Kamis, 20 November 2025.
Ibrahim Fattah, dalam sambutannya saat membuka acara, Direktur YLP2EM ini menekankan pentingnya media dan jurnalisnya memiliki perspektif Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI) dalam setiap narasi pemberitaan media, khususnya yang berkaitan dengan isu lingkungan dan perubahan iklim.
Lebih lanjut Ibrahim mengungkapkan bahwa Media memiliki kekuatan untuk menyuarakan kelompok rentan dan marginal, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia,” ujar Ibrahim. Ia mengharapkan pemberitaan bencana alam akibat perubahan iklim (banjir atau kebakaran) menceritakan menggambarkan bagaimana kelompok rentan terdampak secara langsung. Tentunya yang paling terdampak perempuan, anak dan disabilitas. ini mesti diangkat sehingga menjadi perhatian khusus baik dari Pemda, Sektor usaha dan masyarakat.
Sementara Andi Aminah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memaparkan materinya terkait program pengelolaan sampah dan perubahan iklim. Ada enam Langkah pelestarian lingkungan hidup; Tidak membuang sampah sembarangan tempat, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon dan mengurangi sampah.
Hal lain di sampaikan terkait Peraturan Walikota Parepare Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Sekali Pakai. Khususnya dalam Pasal 6 dan 7 terkait penggunaan semua bentuk produk PSP pada kegiatan resmi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi Pemerintahan lainnya. Pengurangan penggunaan produk PSP pada kegiatan tertentu yang sifatnya eventual, peringatan atau seremoni tertentu, yang diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah atau orang perorang yang sifatnya berkerjasama dan/atau melibatkan Pemerintah Daerah.