Pasca pelantikan Penjabat Walikota Parepare, Dr. Drs Akbar Ali, A.P., M.Si., setelah berakhirnya jabatan Walikota sebelumnya Dr. H. Taufan Pawe, SH., MH. Tim Program INKLUSI YLP2EM berkepentingan beraudiens untuk menyampaikan progres Program INKLUSI di Parepare yang sudah memasuki tahun kedua.
Tujuan audience ini agar beliau mengetahui program ini dan diharapkan memberikan dukungan kebijakan atas implementasi pembangunan yang inklusif. Dalam audiance ini tim YLP2EM memperkenalkan sejarah singkat berdirinya YLP2EM dan pengalaman bekerja di beberapa daerah selain di Parepare. Semua Program tersebut didukung dari berbagai Lembaga donor.
Program INKLUSI bermitra dengan 4 (empat) pihak di daerah yaitu 1) Pemda khususya dengan Bappeda, DP3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum, 2) DPRD, 3) Forum Media, dan 4) Kelompok Konstituen di 15 dari 22 kelurahan di Kota Parepare.
Selain 4 (empat) pihak tersebut, Program INKLUSI juga akan mendorong 1 (satu) perguruan tinggi di daerah untuk difasilitasi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Hal ini sebagai langkah antisipasi mencegah adanya potensi kekerasan seksual di kampus. Di Sulawesi Selatan diinisiasi oleh Universitas Hasanuddin sehingga kampus ini diharapkan menjadi rol model bagi kampus lain di daerah.
Output yang telah dihasilkan Program INKLUSI di Parepare yaitu;1) OPD, stafnya secara rutin diikutkan dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan SOP UPTD PPA, pembentukan KLINIK PPRG, fasilitasi penyusunan Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPTD PPA.
2) DPRD, difasilitasi mendorong hak inisiatif, tahun ini lahir hak inisiatif Perda tentang Disabilias, rencana ditetapkan menjadi Perda pada akhir bulan Nopember ini. Hak inisiatif ini lahir dari hasil pendataan penyandang disabilitas difasilitasi YLP2EM dan BaKTI, pendataan ini dilakukan oleh masyarakat di 15 kelurahan setelah sebelumnya dilatih menjadi tenaga pendataan atau enemurator.
Hasilnya cukum mencengangkan, jumlah penyandang disabilitas per bulan September 2022 di 15 kelurahan yaitu sebanyak 371 jiwa dari berbagai ragam disabilitas. YLP2EM memfasilitasi enemurator hearing dengan DPRD. Dari pertemuan inilah akhirnya Komisi 2 DPRD Parepare merespon hasil pendataan tersebut dengan memasukkan han inisiatif pembentukan Perda tentang Penyandang Disabilitas.
3) Kelpompok Konstituen disingkat KK di 15 kelurahan, semuanya telah mendapat legitimasi berupa SK Lurah. Sebagian besar pengurus dan anggotanya adalah perempuan. KK aktif menerima pengaduan warga yang berkaitan layanan perlindungan sosial man kasus kekerasan. Warga yang mengadu, didokumentasikan dan didampingi untuk mengakses layanan di OPD.
4) Forum Media, sudah terbentuk dan sudah difasilitasi membuat tulisan atau berita yang tidak bias GEDSI. Kegiatan di bulan Nopember, Tim Program INKLUSI YLP2EM, meminta kesediaan Penjabat Wali Kota Parepare utuk menjadi keynote speaker pada kegiatan Mini Workshop Percepatan dan Pengesahan Peraturan Walikota tentang UPTD PPA.
Selain itu bulan ini akan dilaksanakan pula Mini Workshop Penyusunan Draft Final SOP UPTD PPA. Tim Program INKLUSI YLP2EM, berharap kepada Penjabat Walikota agar berkenan menandatangani Peraturan Walikota tentang UPTD PPA. Beliau merespon baik kegiatan INKLUSI dan beliau mengapresiasi dukungan Program INKLUSI di Kota Parepare.
Diakhir acara audience, Penjabat Walikota, mendorong YLP2EM menyurat ke Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar agar YLP2EM bisa mengakses kegiatan Kemendagri yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Beliau juga menyampaikan pengalamannya sewaktu di Kemendagri berinteraksi dengan lembaga donor dan NGO internasional. Beliau salah seorang inisiator lahirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kementerian Dalam Negeri.
Penulis : Ibrahim Fattah