Kegiatan Worksop Penguatan Pendamping dan Pengurus Inti Kelompok Konstituen/KK Champion terkait isu Perubahan Iklim. Kegiatan ini merupakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) bagian dari Penguatan KK untuk Penyedian Layanan Komunitas (kekerasan dan perlinsos), Advokasi Kebijakan, Partisipasi Politik dan isu climate change di Kota Parepare di buka oleh Koordinator Program Iklusi- YLP2EM, Abd.Samad Syam di Café Lagota Parepare, 8 – 9 Oktober 2025.
Abd.Samad Syam, dalam sambutannya menegaskan pentingnya KK memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim. Menurutnya mereka perlu dibekali kapasitas untuk mengurangi resiko, memulihkan diri, dan berkolaborasi mendorong kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
Lebih lanjut, Samad menjelaskan bahwa Parepare menghadapi tantangan serius berupa banjir dan kebakaran yang menimbulkan kerugian besar, baik kehilangan asset, kerusakan infrastruktur, maupun dampak psikologis bagi masyarakat rentan khsusnya perempuan, anak dan disabilitas.
Sementara Andi Aminah dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memaparkan materinya terkait program pengelolaan sampah dan perubahan iklim. Ada enam Langkah pelestarian lingkungan hidup; Tidak membuang ssampah sembarangan tempat, tidak membakar sampah, menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon dan mengurangi sampah.
Sedangkan Kepala Bappeda, Zulkaernain Nasrun menegaskan Kota Parepare telah menerapkan formula perhitungan PIW yang memasukkan lima variabel Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dan perubahan iklim dengan total bobot 25%. Formula ini terdiri dari jumlah bank sampah aktif (5%), luas ruang terbuka hijau (5%), penyandang disabilitas (5%), anak (5%), dan perempuan (5%). “Pendekatan ini memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dihadapi kelompok rentan Pemerintah kota menetapkan minimal 15% dari PIW untuk pemberdayaan kelompok anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Sementara minimal 10% dialokasikan untuk pembangunan berbasis ekologi seperti rehabilitasi lahan kritis, RTH Mikro, pengelolaan sampah, dan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA),” kata Zulkarnaen. Ia juga menjelaskan pentingnya integrasi perspektif perubahan iklim karena dampaknya yang tidak adil terhadap masyarakat.”Bencana alam, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut sering kali lebih parah dirasakan oleh kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Kelompok-kelompok rentan ini umumnya memiliki keterbatasan akses terhadap informasi, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk beradaptasi atau pulih dari dampak perubahan iklim,” jelasnya.