Kegiatan Mentoring dan TA Pemda melalui Pendampingan Penyusunan Draf RPJMD yang responsive gender dan Inklusi difasilitasi Program Inklusi-YLP2EM mitra BaKTI. Kegiatan dibuka oleh Bidang Perencanaan SDM dan Sosial Budaya Bappeda, Syarifullah, mewakili Kepala Bappeda Kota Parepare. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, Perwakilan instansi terkait, media dan Tim Inklusi-YLP2EM di Café Bukit Amaish Parepare, 20 Maret 2025.
Syarifullah, Kabid SDM dan Sosbud Bappeda, setelah membuka kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi selaku narasumber. Syarifullah dalam materinya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang Menyusun rancangan awal RPJMD Kota Parepare tahun 2025-2029 yang akan memuat visi misi Kepala Daerah Terpilih.
Lebih lanjut Syarifullah, menambahkan bahwa Tim PPRG Inklusi bertugas memastikan bahwa draf awal RPJMD telah memenuhi prssyarat PPRG dan Inklusi serta memastikan program/kegiatan SKPD Terkait (Dinsos, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja) responsive gender dan inklusif untuk mendukung visi dan misi Walikota Parepare tahun 2024-2029.
RPJMD Kota Parepare 2025-2029 memuat enam misi utama, yaitu mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang cerdas, adaptif dan inovatif, mewujudkan masyarakat yang berakhlak dengan mengedepankan harmonisasi dan toleransi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif.
Sedangkan Materi dari Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare dibawakan Sekertaris BKD, Bustan, dalam materinya Aspek keuangan dalam RPJMD 2025-2029. Dimana Bustan mengawali dengan penjelasan alur perencanaan dan Penganggaran mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS,RKA-SKPD dan APBD. Peran kami baik sebagai Badan maupun sebagai Tim Anggaran Pembagunan Daerah (TAPD) pada saat pembahasan KUA-PPAS,RKA-SKPD dan RAPD yang menjadi APBD. Selain itu Bustan juga menjelaskan Tujuan dan Aspek Keuangan dalam RPJMD serta prinsip keuagan dalam penyusunan RPJMD.
Hal penting yang dipaparkan yakni statategi optimalisasi keuangan daerah untuk 5 tahun, diantaranya penigkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah), efisiensi dan prioritas belanja, penguatan kemitraan dan investasi dan penerapan anggaran berbasis kinerja. Disamping itu juga menjelaskan pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Rsponsif Gender (PPRG) dan Inklusi. PPRG Inklusi ini terkait starategi efisiensi dan prioritas belanja tentunya difokuskan pada prioritas Pembangunan nasional Presiden dan Wakil Presiden (Asta Cita) dan Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih. Tentunya yang berkaitan dengan Program Asta Cita nomor 4 yakni memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Sementara Direktur YLP2EM, Ibrahim Fattah, dalam pengantarnya, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memastikan 18 program prioritas Walikota dapat terintegrasi dengan muatan Inklusi, gender, disabilitas dan Inklusi sosial. Lebih Lanjut Ibrahim Fattah, mengurai yakni kita akan melihat bahwa apakah akses dari beragam usia, ragam status dan yang lainnya dimiliki kelompok rentan dan marginal secara berlapis (Intersaksionalitas) dapat akses mengusulkan Pembangunan. Ada partisipasi atau keterlibatan masyarakat marginal atau rentan dalam rancangan awal RPJMD ini.
Hal ini penting, karena salah satu dukungan program Inklusi kepada Pemkot Parepare melalui Bappeda adalah pendampingan PPRG Inklusi. Dukungan didasari oleh komitmen Bappeda No.15 tahun 2023 tentang Pembentukan Klinik PPRG dan SK. Walikota No. 942 Tahun 2023 tentang penetapan Tim PPRG Inklusi. Pembentukan Klini dan Tim PPRG Inklusi, juga difasilitasi Program Inklusi-BaKTI.
Setelah pemaparan Narasumber, Dilanjutkan dengan Diskusi terkait dengan pengisian struktur pelaksana dari UPT PPA. Hadir dalam diskusi Perwakilan Bappeda, DP3A, Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja. Kegiatan ini dimoderaratori oleh Muslimin A.Latief, Fasilitator Advokasi Kebijakan Publik.