Penguatan dan Monitoring Layanan UPT PPA Kota Parepare

Kegiatan Penguatan dan Mentoring Penyelenggaraan Layanan UPTD PPA difasilitasi Program Inklusi-YLP2EM mitra BaKTI. Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dihadiri oleh Plt.UPTD PPA, Cica Jamaluddin, Kabid PPA-DP3A dan SKPD Terkait di Café Bukit Amaish Parepare, 28 Februari 2025.

Jumadi, Kepala DP3A, setelah membuka kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemaparan materi selaku narasumber. Jumadi dalam materinya menekankan UPT PPA meruapakan Lembaga yang berperan dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan atau permasalahan sosial. Lebih lanjut Jumadi, menambahkan bahwa UPT PPA didirikan untuk memastikan adanya mekanisme perlindungan yang efektif dan terpadu ditingkat daerah serta berfungsi sebagai garda terdepan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Diharapkan melalui kegiatan penguatan ini, UPT PPA kota Parepare dapat semakin meningkat perannya dalam melindungi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan serta mampu memberikan penanganan yang profesional dan komprehensif sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang brlaku.

Sementara Koordinator Program Inklusi-YLP2EM, Abd. Samad Syam dalam pengantarnya, mengatakan bahwa pentingnya penguatan Lembaga yang relative baru dilingkup Pemda ini. Sehingga YLP2EM melalui program Inklusi menfasilitasi penguatan penyelenggaraan layanan UPT PPA sehingga mampu memberiukan pelayanan optimal kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Kegiatan ini memiliki tiga tujuan utama, yakni menigkatkan pemahaman pengelola UPT PPA tentang tugas dan fungsinya, menigkatkan kapasitas dalam menerapkan pelyanan berdasarkan SOP, serta menfasilitasi pembentukan struktur dalam penyelenggaraan UPT PPA.

Setelah pemaparan Narasumber, Dilanjutkan dengan Diskusi terkait dengan pengisian struktur pelaksana dari UPT PPA. Hadir dalam diskusi Perwakilan Bappeda, DP3A, Bagian Organisasi, Bagia Hukum, Badan Keuangan Daerah (BKD), khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Kegiatan ini dimoderaratori oleh Muslimin A.Latief, Fasilitator Advokasi Kebijakan Publik.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *