Kegiatan Penguatan Kelompok Konstituen terkait Penyedian Layanan Komunitas (kekerasan dan perlinsos), Advokasi Kebijakan, Partisipasi Politik dan isu climate change di Kota Parepare di buka oleh Andi Ridha, Kasi Pembangunan mewakili Lurah Wattang Soreang Kota Parepare, 20 Februari 2025.
Andi Ridha, dalam sambutannya mengatakan bahwa kami sangat terbantu dengan YLP2EM mitra BaKTI dalam Program Inklusi, apatalagi pemda Parepare telah menetapkan Kelurahan Wattang Soreang sebagai salah satu kelurahan inklusi piloting. Hal ini sebagai sesuatu yang mesti kami melakukan penataan menuju masyarakat kelurahan yang inklusif.
Ibu Lurah berpesan kepada kami, mengharapkan agar Kelompok Konstituen, tetap konsisten menjalankan kerja-kerja kepedulian pada masyarakat, khususnya kelompok rentan/marginal di wilayah kelurahan Wattang Soreang. Demikian sambutan Lurah dan membuka kegiatan Penguatan Kelompok Konstituen.
Sedangkan Koordinator Program Inklusi Parepare Abd. Samad Syam dalam pengantarnya, mengungkapkan Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat kapasitas kelompok konstituen dalam memfasilitasi layanan komunitas, baik dalam penanganan pengaduan dan layanan bagi korban kekerasan serta perlindungan sosial, maupun dalam advokasi kebijakan partisipasi politik dan isu perubahan iklim.
Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana perubahan iklim juga dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, advokasi kebijakan yang lebih inklusif di tingkat kelurahan hingga kota diharapkan dapat membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi isu sosial dan lingkungan yang semakin kompleks.
Sementara, Zulkaenain Thalib, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare, sependapat dengan Samad, adanya korelasi perubahan iklim dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KdRT).
Beliau mencontohkan seorang nelayan pergi melaut, namun sekembalinya kurang mendapatkan ikan (hasil tangkapan) sehingga pulang kerumah dimarah-marahi oleh isteri, sehingga terkadang menimbulkan cekcok (kesalahpahaman) dalam Rumah Tangga. Berkurangnya ikan di laut, salah satu dampak perubahan iklim, Demikian Zulkaernain, mengawali Materinya.
Lebih lanjut Pak Zul, sapaan akrab Zulkaenain Thalib, dalam pemaparan materinya menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Parepare merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan phisikologis korban. Isu ini memerlukan perhatian khusus mengingat perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang memiliki hak untuk hidup aman, bebas dari kekerasan, serta memperoleh perlindungan, sehingga tindak kasus kekerasan membutuhkan penanganan yang komprehensif dan berpihak kepada korban.
Beliau juga memaparkan jumlah kasus kekerasan Kota Parepare Tahun 2023 sebanyak 58 kasus dan Tahun 2024 sebanyak 82 kasus. Artinya ada peningkatan 24 Kasus (41%), korbannya anak (laki-laki) dan perempuan, berdasarkan data Simponi. Sehingga DP3A melalui bidang PPA dan saat ini sudah ada Kepala UPTD PPA (sudah berjalan dua bulan) telah melaksanakan penanganan korban kekerasan. Dimana Paralegal yang direkrut telah menerima pengaduan baik secara langsung maupun tidak langsung (online).
Bahkan melalui Program Inklusi, kami Kerjasama dengan Layanan Berbasis Komunitas(LBK-KK) yang dibentuk YLP2EM-BaKTI melalui SK. Dinas untuk membantu kerja-kerja Penangan Kekerasan di Tingkat kelurahan. Adapun layanan yang tersedia yakni; Layanan Pengaduan/Identifikasi, Layanan Kesehatan (pemulihan kondisi kesehatan, Visum et repertum), Layanan Konsultasi, Mediasi Dan Bantuan Hukum, Layanan Rehabilitasi (Psikososial, Rumah Aman), Layanan Reunifikasi/Pemulangan, Layanan Reintegrasi Sosial (Pemulihan lingkungan sosial korban) dan Layanan Pendampingan dan Pengelolaan Kasus sampai terminasi/selesai. Tentunya dalam penanganan korban diperlukan kolaborasi baik dengan unit PPA Polres, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan LBK. Demikian pemaparan Zulkaernain dalam materinya yang berjudul Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Parepare.
Selain materi Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga materi isu Perubahan Iklim. Dalam materi isu perbuahan iklim dipaparkan terkait pengertian, dampak, mitigasi dan adaptasi dalam menghadapi Perubahan iklim. Kegiatan ini difasilitasi oleh Tim Fasilitator Program Inklusi-YLP2EM, baik KP/PO dan PA. Kegiatan ini dihadiri 35 peserta (26 perempuan; 9 Laki-laki), Perwakilan Kelompok Konstituen (KK), Kelompok rentan, SKPD, Kelurahan, media, dan Tim Inklusi-YLP2EM.